Vini Rahmawati

  Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang biasa dikenal dengan UU PDP disahkan pada hari Selasa 20 September 2022 setelah terjadinya kebocoran data pribadi dari penduduk Indonesia pada skala nasional akhir-akhir ini. Seperti dimuat dalam pertimbangannya, UU ini berfungsi untuk dapat menjamin hak dari warga negara atas perlindungan data diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya perlindungan data pribadi. Namun masih ada beberapa pasal yang memerlukan kajian ulang Pada Bab V, Pasal 38 ayat (1) berbunyi Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi jika: a.   Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi; b.    Pemilik Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi; c.     terdapat permintaan dari Pemilik Data Pribadi; atau d.     Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum. Dalam butir...